Bagi warga Indonesia yang berencana tinggal di Jepang dalam jangka menengah hingga panjang, salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi adalah skrining TBC melalui program Japan Pre-Entry Tuberculosis Screening (JPETS) — sebuah proses pemeriksaan berstandar internasional yang diwajibkan Pemerintah Jepang. Selama ini, fasilitas yang memiliki kewenangan menjalankan skrining ini masih sangat terbatas dan terkonsentrasi di kota-kota besar di luar kawasan Indonesia Timur. BB Labkesmas Makassar berupaya mengubah kondisi itu.
Pada 7 Juli 2026, BB Labkesmas Makassar mengikuti Pre-JPETS Online Audit Visit yang dilaksanakan oleh Centre for JPETS Quality Assessment (CJPQA). Audit ini merupakan tahap penilaian kelayakan fasilitas sebagai klinik panel resmi dalam program JPETS — sebuah proses seleksi yang ketat untuk memastikan bahwa setiap fasilitas yang ditunjuk mampu menjalankan skrining TBC sesuai standar yang dipersyaratkan Pemerintah Jepang.
Apabila proses audit ini berhasil dan BB Labkesmas Makassar resmi menjadi klinik panel JPETS, dampaknya akan sangat dirasakan oleh masyarakat di wilayah Indonesia Timur. Calon pekerja, pelajar, dan keluarga yang akan menetap di Jepang dari berbagai provinsi seperti Sulawesi, Maluku, dan Papua tidak lagi perlu menempuh perjalanan jauh ke pulau Jawa hanya untuk menjalani skrining TBC yang diwajibkan. Layanan berstandar internasional ini akan tersedia lebih dekat dari rumah mereka.
Langkah BB Labkesmas Makassar dalam mengikuti audit JPETS ini mencerminkan komitmen untuk terus memperluas jangkauan layanan — tidak hanya untuk kebutuhan kesehatan domestik, tetapi juga untuk memfasilitasi mobilitas internasional warganya. Menjalin kerja sama dengan lembaga internasional seperti CJPQA adalah bagian dari upaya menghadirkan layanan kesehatan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Keikutsertaan dalam proses audit JPETS ini adalah langkah awal yang nyata — sebuah upaya memperdekat jarak antara masyarakat Indonesia Timur dan layanan berstandar internasional yang selama ini terasa jauh. Karena akses yang mudah terhadap layanan kesehatan berkualitas adalah hak setiap warga, di mana pun mereka berada.
