Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) BB Labkesmas Makassar dibentuk dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi di lingkungan BB Labkesmas Makassar serta melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana diatur dalam Permenkes tersebut terdiri dari UPG Kementerian serta UPG Unit Kerja Eselon I dan UPG Unit Pelaksana Teknis (UPT), dengan tugas sebagai berikut:

1. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Kementerian Kesehatan dan Penyelenggara negara;
2. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi dari Pegawai Kementerian Kesehatan dan Penyelenggara negara, dalam hal Pelapor Kementerian Kesehatan melaporkan penolakan Gratifikasi;
3. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK;
4. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada KPK;
5. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan  gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian Gratifikasi kepada Menteri;
6. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal Kementerian Kesehatan dan memfasilitasi penyusunan deklarasi anti gratifikasi secara periodik;
7. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status dari KPK;
8. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka Pengendalian Gratifikasi;
9. melakukan konfirmasi langsung atas laporan Gratifikasi kepada Pelapor yang terkait dengan kelengkapan pelaporan Gratifikasi;
10. menentukan dan memberikan rekomendasi atas penanganan dan pemanfaatan objek Gratifikasi yang dikecualikan;
11. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan objek Gratifikasi;
12. melakukan koordinasi, konsultasi dan suratmenyurat dengan KPK atas nama Kementerian Kesehatan;
13. meminta data dan informasi kepada unit kerja tertentu, Pegawai Kementerian Kesehatan, dan Penyelenggara Negara terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi; dan
14. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Inspektorat Jenderal dan pihak lainnya.